PB Pemuda Muslimin Indonesia Beri Rekomendasi Ekonomi Buat Kementrian BUMN

oleh -295 views
Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia, Muhtadin Sabili. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan bagi Kementerian Badannya Usaha Milik Negeri (BUMN) dalam mengambil kebijakan mengingat negara sedang dilanda persoalan yang sangat krusial dan akan berpengaruh hingga akhir tahun 2020.

Melalui surat rekomendasi, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia menyampaikan langkah-langkah strategis kepada Ketua pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam surat yang disampaikan Pemuda Muslimin Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Muhtadin Sabili dan Sekretaris Jendral, Catur A. Setiawan, mereka menilai pandemi Covid 19 yang melanda merupakan keadaan yang membawa bangsa dan negeri ini ke dalam kondisi yang kurang menguntungkan.

“Kita dihadapkan dengan pilihan yang memaksa kita untuk bertahan dan memperjuangkan apa yang paling berharga. Banyak yang telah kehilangan harapan walau hanya sekedar untuk bertahan hidup melewati masa krisis. Mereka kehilangan pekerjaan dengan alasan dirumahkan karena perusahaan tempatnya bekerja harus tutup selama pandemi,” ujar Muhtadin, kepada orbitdigitaldaily.com, kemarin.

Terbukanya angka pengangguran, meningkatnya kemiskinan, penurunan daya beli masyarakat, terutama kesehatan dan keselamatan jiwa merupakan dampak pandemi yang harus dicegah.

“Agar percepatan pemulihan ekonomi setelah masa pandemi ini ouputnya dapat segera terlihat, maka kami PB Pemuda Muslimin Indonesia terdorong untuk berkontribusi positif. Memberikan sumbangsih khususnya kepada Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanganan Covid 19 dengan merekomendasikan beberapa hal sebagai bahan masukan dan pertimbangan,” terangnya.

Rekomendasi itu itu, menurut Mutadin diantaranya merancang strategi dan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang memenuhi aspek tujuh pilar bernegara (ipoleksosbudhankamnas) dengan prioritas utama untuk membela serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Caranya dengan melepaskan diri dari tekanan politik dan kepentingan kelompok tertentu yang tidak menguntungkan bagi rakyat indonesiam,” sebut Muhtadin.

Selanjutnya membuat strategi penyelamatan yang efektif dan efisien dalam memperbaiki kondisi pelaku UMKM yang sebagian besar mengalami penurunan produksi dan berpotensi terhenti serta kesulitan dalam mempertahankan usahanya yang utamanya mencegah terjadinya pengangguran terbuka dalam jumlah yang besar di sektor UMKM.

Meningkatkan dan mempertahankan daya beli masyarakat dengan melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai atau bantuan sosial lainnya serta mendorong program percepatan Belanja Pemerintah dengan prioritas pembelanjaan barang produksi lokal dan jasa di dalam negeri.

Menegaskan keberpihakan dan perlindungan kepada pelaku sektor ekonomi kecil dan menegah dengan Memberikan kemudahan Akses Permodalan bagi pelaku UMKM dan sektor produksi pangan, pendampingan usaha, akses pemasaran dan distribusi serta kemudahan dalam prosedur perizinan dalam berusaha.

“Mendorong kebijakan penurunan suku bunga deposito serendah-rendahnya hingga mencapai 0 persen. Sehingga menggiring para kreditor atau deposan menyalurkan investasinya kedalam sektor riil ekonomi masyarakat,” pungkas Muhtadin. (Rel/Diva Suwanda)