JAKARTA | Pemerintah mempercepat program revitalisasi satuan pendidikan pada 2026 dengan mengarahkan prioritas ke wilayah terdampak bencana, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat.
Langkah ini tak sekadar pembenahan infrastruktur, tetapi juga sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan sekaligus pengungkit ekonomi daerah.
Pemerintah menargetkan program revitalisasi ini menjadi fondasi penguatan ekosistem pendidikan secara menyeluruh, mulai dari kualitas pembelajaran, tata kelola sekolah, hingga kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat di sekitarnya.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan revitalisasi dilakukan melalui pendekatan komprehensif.
“Bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga rehabilitasi dengan prinsip keamanan, percepatan, dan pelibatan masyarakat melalui gotong royong,” ujarnya dalam Diskusi Redaksi (DIKSI), Kamis (30/4/2026).
Data pemerintah menunjukkan, sepanjang 2025 program ini melampaui target, dari 10 ribu sekolah menjadi lebih dari 16.600 sekolah.
Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11–14 triliun untuk merehabilitasi 10.722 sekolah, dengan skema penyaluran dana langsung ke satuan pendidikan guna memangkas rantai birokrasi dan mempercepat realisasi di lapangan.
Tak hanya fokus pada bangunan, pemerintah juga menambahkan intervensi baru berupa penyediaan sarana air bersih dan penataan lingkungan sekolah.
Upaya ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem belajar yang sehat dan layak, terutama di wilayah rawan bencana seperti Sumatra dan Aceh, sebelum diperluas ke kawasan lain termasuk daerah 3T.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqina, menyebut program ini turut menggerakkan ekonomi lokal.
“Setiap proyek rata-rata menyerap sekitar 34 tenaga kerja dan memicu perputaran ekonomi, mulai dari sektor material bangunan hingga konsumsi masyarakat,” katanya.
Tatang Muttaqina menambahkan, capaian revitalisasi vokasi dan pendidikan khusus pada 2025 juga melampaui target, mencakup pembangunan SMK, SLB, PKBM, hingga unit sekolah baru.
Namun, kalangan pendidik mengingatkan agar revitalisasi tidak berhenti pada aspek fisik.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menilai pembenahan infrastruktur harus diikuti transformasi pembelajaran.
“Ini langkah positif, terutama bagi sekolah-sekolah lama. Tapi pekerjaan berikutnya adalah memastikan fasilitas tersebut benar-benar berdampak pada kualitas belajar,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kesiapan dan kesejahteraan guru.
Keduanya, kata dia, merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas pemanfaatan fasilitas baru di sekolah. (OM-09)
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto. (Kemkomdigi)
