Pelayanannya Langgar Prokes , DPRD Medan Minta Kadis UKM Edliaty Diberi Sanksi

oleh -227 views
Tempat menulis tak disediakan masyarakat yang mengurus bekas bantuan UMKM terpaksa menulis diatas sepeda motor tanpa menjaga jarak

MEDAN| Buruknya fasilitas pelayanan publik Pemko Medan bagi masyarakat calon penerima Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM), dana hibah gratis bagi pelaku usaha mikro yang digelontorkan pemerintah pusat menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Medan.

Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala mengatakan sangat menyesalkan kinerja Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan Dra Edliaty MAP, sebab kurang respon dalam melayani pelaku usaha mikro seolah menambah beban masyarakat ditengah kesulitan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19 ini.

“Ini kan program pemerintah pusat yang pendataannya lewat Dinas UMK Kab/Kota. Harusnya Dinas UKM Kota Medan lebih cepat merespon dengan memberikan pelayanan yang baik menerima berkas warga, maka secepat mungkin juga segala syarat diproses dengan baik, sehingga warga merasa terlayani. Kasian jika ada warga yang jauh, tapi tiba-tiba tidak mendapatkan pelayanan karena kantor sudah tutup, tolong dipahami kesulitan saat ini. Selain itu Edliyati juga harus menerapkan Protokol Kesehatan dalam melayani masyarakat agar masyarakat tidak terpapar Covid-19,”kata Rajuddin Sagala.

Politisi PKS itu mengungkapkan jangan ada kerumunan karena dengan adanya masyarakat yang berkerumun maka akan ada potensi penyebaran Cobid-19 tersebut.

Selain itu Rajudin meminta pihak kelurahan juga jangan mempersulit untuk mendapatkan surat keterangan domisili. Apalagi hingga pelaku usaha mikro menunggu sampai satu harian.

“Itulah yang sangat disayangkan, seharusnya pihak kelurahan merespon cepat layanan pelaku usaha sehingga dana hibah yang digulirkan pemerintah terealisasi cepat. Jangan ada lagi mempersulit masyarakat. Dibutuhkan sinergitas antara kelurahan dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan,”terangnya.

Ditambahkannya, sebagai wakil rakyat, meminta Pjs Walikota Medan mengevaluasi dan memberikan sanksi kepada OPD yang berkinerja buruk tersebut.