Pengembangan Pariwisata Karo Terganjal Ripalda Karena Belum Ada Perda

oleh -147 views
Para tokoh yang akan dilibatkan dalam debat publik zoom meeting bertajuk ““Mampukah Pariwisata Karo Mendunia”

TANAH KARO – Guna memajukan pembangunan “Kuta Kemulihen” (kampung halaman) Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, siap berdiskusi untuk menampung aspirasi masyarakat Karo melalui debat publik zoom meeting, yang akan digelar tokoh masyarakat Karo yang tergabung dalam Group Karo Bisa Kita Ubah.

Debat yang digagas tokoh masyarakat Karo yang tinggal di Jakarta Arie Eklesia Sebayang, kali ini mengambil tema diskusi “Mampukah Pariwisata Karo Mendunia” akan melibatkan nara sumber tokoh nasional, Wamen Dik Bud Prof Wiendu Nuryanti PhD, Anggota DPD RI DR Badekenita Sitepu SE MSi, Direktur BODT Ir Basar Simanjuntak MSc, Direktur Badan Ototrita Borobudur Ir Agustin Peranginangin, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan dan Praktisi Pariwisata Karo Dikson Pelawi.

Hal itu dikatakan Terkelin Brahmana SH MH, Rabu (5/8/2020) siang di ruang kerjanya di Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe.

Baca juga : Menko Kemaritiman LBP Instruksikan Deputi Pariwisata Perhatikan Pariwisata Karo

Menurut Terkelin, demi kemajuan Tanah Karo, saya selalu siap tampil, baik lewat zoom meeting maupun webinar dimasa pandemi Covid-19 ini. “Amatlah sayangnya jika momen ini dilewatkan begitu saja. Apalagi diskusi debat publik ini demi kemajuan Kuta Kemulihen (kampung halaman) Tanah Karo Simalem.

Diakui Terkelin, tema yang menyangkut tentang perkembangan pariwisata, sangat tepat untuk dibawa dalam diskusi debat publik, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi dalam pengembangan pariwisata Karo.

“Untuk mengambangkan pariwisata daerah ini, Pemkab Karo harus mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Parawisata Daerah (Riparda) baik dalam sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia dan manajemen, berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

“Perlu kita ketahui, kendala yang dihadapi Parawisata Karo saat ini, karena belum selesainya Ripparda untuk dijaikan sebagai Perda sebagai regulasi dan acuan pengembangan pariwisata Karo. Masih sebatas Ranperda dan masih butuh perbaikan sebelum diajukan ke DPRD Karo guna disahkan menjadi peraturan daerah (Perda),” sebut Terkelin.

Sementara Kadis Parawisata Munarta Ginting, membenarkan bahwa Ripparda Kabupaten Karo sudah dalam proses, saat ini berkas Ranperda itu sudah berada di Kanwil Kumham Medan.

“Kemungkinan minggu depan, Ranperda sudah dapat di eksaminasi Kabag Hukum Pemkab Karo, agar kembali diajukan ke DPRD Karo untuk disetujui dan disahkan,” pungkasnya.

Reporter : Daniel Manik