JAKARTA – POSCO International akhirnya mengeluarkan kebijakan minyak kelapa sawit yang telah lamaditunggu untuk menetapkan langkah untuk tindakan terhadap deforestasi
Perusahaan perdagangan terbesar asal Korea Selatan ini, telah menerbitkan kebijakan nol deforestasi yang telah lama ditunggu-tunggu untuk operasi minyak sawit globalnya.
Kebijakan No Deforestation, No Peatland, No Exploitation (NDPE) 1 termasuk pada langkah-langkah untuk melindungi hutan hujan, melindungi hak-hak masyarakat adat setempat dan berjanji untuk memberikan kompensasi untuk peninggalan deforestasi di Papua, Indonesia.
Mighty Earth, yang memberikan masukan untuk versi konsep dari kebijakan tersebut, selama lebihdari tiga tahun bersama aliansi telah mengampanyekan untuk penghentian lonjakan minyak kelapa sawit yang didorong oleh POSCO International dan para pemain utama lainnya di Papua, Indonesia.
“Papua, hutan hujan terbesar ketiga di dunia dan salah satu kawasan hutan dengan keanekaragaman hayati terbanyak di Bumi, yang sebagian besar tidak tersentuh oleh industri kelapa sawit hingga beberapa tahun terakhir, tetapi dengan cepat menjadi perbatasan yang dekat untuk untuk ekspansi kelapa sawit dan agribisnis di Indonesia,” kata Deborah Lapidus, Direktur Kampanye Senior Mighty Earth, Kamis (4/3/2020).
“Kebijakan baru dari POSCO International ini mencerminkan pemahaman yang berkembang bahwa kawasan yang luar biasa ini layak untuk konservasi, bukan perusakan. Sangat menggembirakan bahwa kebijakan baru dari POSCO International yang di dalamnya berkomitmen untuk memperbaiki peninggalannya dalam perusakan hutan-komitmen seperti itu,” tutur Deborah.
Menurut Deborah, apa yang dilakukan POSCO International itu merupakan sebuah kebijakan yang baik dan layak diikuti perusahaan lain.
“Memang, kebijakan tersebut secara luas menetapkan tujuan dan standar yang layak. Tetapi ini hanya kata-kata di atas kertas sampai kita melihat perubahan besar yang positif di tanah Papua. Mengingat bahwa sebagian besar wilayah konsesi telah dibuka, sangat penting bagi tiap perusahaan untuk memulihkan dampak dari deforestasi secara sungguh-sungguh. Juga harus memprioritaskan untuk menanggapi kekhawatiran yang diajukan oleh masyarakat lokal yang terkena dampak, termasuk masalah hak atas tanah dan polusi air.”
Menggunakan data yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Analisis pemetaan Mighty Earth menunjukkan bahwa di 2011 sebelum POSCO International mengembangkan konsesi PT. Bio Inti Agrindo (PT. BIA) di papua, lebih dari setengah kuranglebih 19.000 hektar dari wilayah tersebut ditutupi oleh hutan primer antara tahun 2012 dan 2018.
Sekitar 27.000 hektar hutan hujan ditebangi PT BIA, hampir 80 persen dari total area konsesi yaitu; Lebih dari setengah deforestasi ini (hampir 15.000 hektar) adalah hutan primer Perusakan hutan oleh POSCO International di Indonesia telah diekspos dan menuai kecaman dalam berbagai laporan, investigasi lapangan dan kampanye yang dilakukan oleh Mighty Earth dan beberapa organisasi lain di seluruh dunia.
Termasuk Pusaka dan SKP KAMe Meruake yang berbasis di Indonesia, Korea Federation for Environmental Movements dan APIL yang berbasis di Korea Selatan, Milieudefensie berbasis di Belanda, dan Friends of the Earth AS.
January 2018, POSCO International menyatakan bahwa mereka telah mengeluarkan moratorium 4 sementara deforestasi di perkebunan kelapa sawit Papua.
Pada Juni 2018, pembiayaan dana pensiun terbesar kelima di dunia, Dutch ABP, mendivestasi POSCO International karena kegagalannya mengatasi deforestasi.
Pada tahun 2015, dana kekayaan negara berdaulat terbesar di dunia, The Norwegian Pension Fund, melepaskan sahamnya di semua perusahaan POSCO, menyusul dengan adanya investigasi deforestasi di Papua.