Petani Ubi Jadi Terdakwa, Kejari Tebingtinggi Dinilai Kurang Cermat

Kejari Tebingtinggi dinilai kurang cermat

MEDAN  | Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik Hardi Mistani alias Acek Minyak, pengusaha terkenal asal kota lemang hampir memanas di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi dalam  Perkara PDM – 57/Eoh.2/TBING/08/2023, Rabu(6/9/2023) pukul 12.30 WIB.

Pasalnya, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan itu cukup alot lantaran terungkap sejumlah kejanggalan sisi ‘gelap’ kinerja aparat penegakan hukum yang belum berpihak perkara berkualitas.

Soalnya, dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan terdakwa sesuai bukti – bukti dan kwitansi tanda terima,  malah  justru kandas ditangan penyidik Polda Sumatera Utara, hingga akhirnya menyerang balik Cipto Halim alias Anto jadi tersangka di Polres Tebing Tinggi.

Padahal,  sebelum melapor ke Polda Sumut, awalnya Cipto Halim dengan niat baik mendatangi kantor CV Serasi Jaya Sejati di  Jl Setia Budi Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi untuk menagih hasil penjualan ubi miliknya yang belum dibayarkan pihak perusahaan.

Ironisnya, pasca laporan Cipto Halim kandas di tahap penyelidikan Polda Sumut  sebagai dasar Hardi Mistani alias Acek Minyak melaporkan pasal 317 KUHPidana (pencemaran nama baik).

Meski tidak punya legal standing delik aduan,  namun melalui surat kuasa khusus, Roy Fernando Salim melaporkan Cipto Halim, tertuang laporan polisi : LP/B/555/III//2022/SPKT/Polda Sumut, tertanggal 24 Maret 2022. Bahkan, perkara ini berjalan mulus hingga tahap P-22 di Kejari Tebing Tinggi.

Kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tebing Tinggi, Dede Stephan Kaparang dalam dakwaan menyebut terdakwa Cipto Halim alias Anto (42) melaporkan Hardi Mistani alias Acek Minyak ke Polda Sumatera Utara karena tidak membayar tagihan hasil penjualan ubi sekitar Rp 130 juta.

Diakhir uraian dakwaan, Dede Stephan Kaparang menyebut Roy Fernando Salim sebagai pelapor bukan korban langsung.

Sementara, Awaluddin Nasution  SH dan rekan, kuasa hukum terdakwa Cipto Halim alias Anto menyebutkan sejumlah kejanggalan terstruktur dan perkara kliennya terkesan dipaksakan sehingga  Jaksa peneliti dinilai kurang cermat meneliti berkas, baik dalam syarat formil maupun materil.

Sebab, perkara pencemaran nama baik merupakan delik aduan,  tidak dapat dituntut apabila bukan korban langsung, kecuali korban belum dewasa atau berada dibawah pengampuan.

Selain itu, ungkap Awaluddin  dan rekan, merujuk Pasal 10 UU LPSK, terdakwa Cipto Halim alias Anto awalnya merupakan pencari keadilan atas penjualan ubi miliknya yang belum dibayar Hardi Mistani  pemilik CV Serasi Jaya Sejati.

“Klien kami Cipto Halim tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana hanya karena mengadukan nasibnya ke Polda Sumut terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Hardi Mistani”, ungkap kata Awaluddin Nasution SH didampingi rekannya M Danil SH dan Dafidson Rajagukguk MH.

Selanjutnya, sambung Dafidson Rajagukguk MH, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor : 1 Tahun 1956, “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perdata atas suatu barang atau suatu tentang suatu hubungan hukum antara dua perkara tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata”.

Dafidson juga menegaskan, gugatan Cipto Halim terhadap Hardi Mistani dan David alias Awi saat ini masih dalam tahap upaya Kasasi di MA Nomor : 46/Pdt.G/2022/PN-Tbt jo. Nomor : 282/Pdt/2023/PT- Mdn. “Jadi dalam kasus ini, Kejari Tebing Tinggi terkesan memaksakan kehendak menzolimi klien kami”, teragasnya diluar sidang.

Sebelumnya, Ketua Majelis sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Cut Carnelia SH MH didampingi hakim anggota Maria Igo Simanjuntak SH dan Zephania SH MH tampak santai menanggapi permohonan kuasa hukum terdakwa Cipto Halim alias Anto.

“Yang mulia, kami keberatan karena belum terima surat dakwaan dan turunan dakwaan”, kata Awaluddin Nasution.

Cut Carnelia yang juga sebelumnya hakim perdata gugatan Cipto Halim alias Anto terhadap Hardi Mistani meminta JPU menanggapi permohonan kuasa hukum terdakwa.

“JPU silahkan tindaklanjuti permintaan kuasa hukum terdakwa”, ujar Cut Carnelia sembari menutup sidang pembacaan dakwaan.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Tebing Tinggi Hiras Silaban didampingi Kasi Pidum Dicky Saputra mengaku perkara dugaan pencemaran nama baik dalam delik aduan bukan harus korban langsung dan tentunya hakim akan mengakomodir putusan kasasi MA bila pokok perkara belum vonis.

“Penuntut umum yakin secara formil dan materil perkara ini sudah memenuhi syarat makanya dilimpahkan ke persidangan. Soal adanya tudingan pihak kuasa hukum terdakwa, mari kita sama – sama buktikan nanti. Surat kuasa khusus itu sudah mewakili korban dalam delik aduan. Dan apabila putusan kasasi duluan turun ketimbang pokok perkara maka hakim sendirilah yang mengakomodir putusa MA tersebut”, sebut Hiras Silaban saat ditemui diruang kerjanya.

Reporter : Toni Hutagalung