Menanggapi keluh kesah para tenaga honorer itu, Wakil Ketua II DPRK Abdya Hendra Fadli didampingi Wakil Ketua I, Syarifuddin dan sejumlah anggota dewan lainnya mengatakan, pihaknya akan menampung semua aspirasi dan keluhan tenaga honorer dimaksud. Bahkan jauh sebelum aksi damai berlangsung, pihak DPRK Abdya telah membahas masalah tersebut dan mencarikan solusinya.
Seterusnya, Pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh honorer, baik yang kontraknya masih berlanjut, terputus ataupun tenaga kontrak yang baru untuk dapat mendaftar sebagai tenaga non ASN.
“Jangan sampai ada diskriminatif, jika hal itu ada maka sama-sama akan kita lawan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah menyatakan pendataan non ASN saat ini merupakan upaya untuk mencocokan data dan bukan untuk rekrtmen PPPK. Hal ini juga telah kami sampaikan ke Pj Bupati Abdya untuk dicarikan solusi terbaik,” tuturnya.
Namun demikian, Usai berdialog di depan gedung DPRK, perwakilan aksi diajak masuk ke dalam ruangan rapat untuk mendiskusikan persoalan tersebut dan mencarikan solusi terbaik serta dapat menyampaikan langsung keluhan itu kepada Pj Bupati Abdya yang sedang berada di Jakarta.
Lebih lanjut, selama jalannya diskusi, peserta aksi terlihat fokus menyampaikan keluhan yang mereka hadapi serta meminta kepastian agar persoalan itu bisa dibahas langsung dengan Pj Bupati Abdya.
Pantauan awak media, dalam aksi tersebut i juga tampak hadir, Kapolres Abdya AKBP Dhani Catra Nugraha, Para anggota DPRK, Julinardi, Anton Sumarno, Zulkarnaini, Sardiman, Yusran, Agusri Samhadi, Asisten Pemerintahan Setdakab, Musawir, Kepala BKPSDM, Drs Said Jailani serta puluhan personel TNI/Polri dan Satpol PP yang ikut mengamankan aksi.
Reporter : Nazli
