Tuding PPDB Jalur Zonasi Curang, Ortu dan Siswa Datangi DPRD Karo, Minta Pengumuman Dianulir

oleh -321 views
Puluhan calon siswa SMA dan orang tua murid menyampaikan aspirasinya dihalaman gedung DPRD Karo Kabanjahe

TANAH KARO – Diduga banyak kejanggalan surat keterangan domisili dan dicurigai ada kecurangan dalam proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi disekolah favorit, di SMA Negeri 1 dan 2 Kabanjahe, puluhan calon siswa dan orang tua murid sampaikan keluhannya kepada DPRD Kabupaten Karo. Dan mendesak supaya pengumuman yang sudah terlanjur di publikasikan melalui papan pengumuman sekolah bersangkutan dianulir/batalkan, Selasa (30/6/2020).

Kedatangan puluhan calon siswa dan orang tua murid ke gedung dewan, langsung diterima Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan didampingi Wakil Ketua Sadarta Bukit dan David Sitepu dan anggata dewan lainnya Edi Ulina Gionting, Jani Sembiring, Herti Delima Purba, Nora Else Br Surbakti dan anggota dewan lainnya.

Dikesempatan itu, salah seorang orang tua calon siswa Jandi Purba menyampaikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Karo yang hadir dalam rapat itu, supaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kabanjahe diverifikasi ulang. Batalkan pengumuman yg penuh kecurangan itu. Dan ulangi seluruh proses seleksi jalur zonasi dengan transparan. “Karena kami mensinyalir banyak siswa yang lulus di kedua sekolah itu, diduga menggunakan surat keterangan domisili palsu,’ tandas Orangtua murid.

Disebutkan Jandi Purba, pihaknya telah menemukan banyak kejanggalan surat keterangan domisili yang kurang masuk diakal. Mereka berjanji akan memberikan bukti penemuan itu kepada DPRD Karo dan Polres Tanah Karo. Anehnya, banyak calon siswa yang lulus letak domisisli sesungguhnya jauh dari sekolah ataupun juga ada yang dari luar Kota Kabanjahe. Sehingga dianggap merugikan jatah jalur zonasi.

Para orang tua calon siswa SMA saat menjelaskan banyaknya kejanggalan surat keterangan domisili dan adanya kecurangan dalam proses pelaksanaan PPDB melalui jalur zonasi

Sementara Soziduhu (48), perwakilan lainnya menambahkan kiranya DPRD Karo memfasilitasi permasalahan yang terjadi. “Jika memungkinkan lakukan pemberkasan ulang, dengan hanya menggunakan Kartu Keluarga (KK) sekaligus pemberian sanksi bagi calon siswa dan pelaku surat keterangan domisili palsu itu,” ujarnya.

Menyahuti keluhan calon siswa dan orang tua murid, Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan menyebutkan, pihaknya akan memfasilitasi tindak lanjut keluhan masyarakat. “Diagendakan besok, Rabu (1/7/2020) akan di gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan UPT Dinas Pendidilan Provsu dan Kepala Sekolah SMA N 1 dan SMA N 2 Kabanjahe,” kata Iriani.

Reporter : Daniel Manik