Oleh karena itu kita mempunyai hak untuk ikut mengisi dan mengawal jalannya pembangunan bangsa ini. “Kita ingin menjadi anak bangsa yang ingat sejarah dan kita tidak ingin dituduh oleh generasi kita dan juga tidak ingin mewariskan generasi muda kita sebagai generasi tuna sejarah,” katanya lagi.
Hasyim mengimbau Gubernur Sumatera Utara dan Bupati dan Wali Kota beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar mendata dan menginventarisasi semua situs sejarah dan cagar budaya.
“Jangan dilupakan apalagi dihancurkan sebab itu adalah bagian identitas bangsa. Tetapkanlah itu dalam satu ketetapan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah,” ujarnya.
Terkait Lapangan Merdeka Hasyim mengatakan bahwa Lapangan Merdeka memiliki tiga identitas sekaligus yakni sebagai cagar budaya, sidik jari Proklamasi Kemerdekaan RI dan Kawasan Terbuka Hijau.
“Untuk itu, kami segenap komponen yang hadir pada hari ini mendukung kebijakan pemerintah dan masyarakat untuk menetapkan Lapangan Merdeka kembai kepada fungsinya sebagai cagar budaya dan situs sejarah yang tidak boleh dihilangkan. Mari kita pertahankan identitas Lapangan Merdeka sebagai simbol perjuangan bangsa. Kita rawat lapangan ini agar tidak kehilangan identitas,” kata Hasyim lagi.
Kegiatan ini diawali poros kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Kwardasu di Medan, Kamis (1/10/20).
“Intinya mari bersama kita bangkitkan gerakan moral strategis memfungsikan kembali Lapangan Merdeka Medan sebagai sidik jari Proklamasi RI, cagar budaya dan ruang terbuka hijau,” ujar Nurdin yang juga mantan Ketua DHD 45 Sumut saat membuka FGD tersebut.rel
