MEDAN | Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Demokrat, Fajri Akbar, menerima aksi unjuk rasa yang digelar massa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Sumatera Utara di depan Gedung DPRD Sumut, Kamis (7/5/26).
Dalam kesempatan itu, Fajri menyatakan akan menyikapi dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para mahasiswa terkait persoalan pendidikan di Sumatera Utara.
Aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 itu menyoroti masih belum meratanya akses dan kualitas pendidikan di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Deli Serdang yang dinilai tertinggal dibanding daerah lain di Sumut.
Dalam orasinya, massa menilai biaya pendidikan masih tinggi dan memberatkan masyarakat kecil. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar lebih serius membenahi sektor pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan daerah tertinggal.
Koordinator aksi, Risky Fauzy Hasibuan dan Rahmatun Bangun Situmorang, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPRD Sumut. Massa meminta evaluasi program wajib belajar 13 tahun yang dinilai belum dibarengi kesiapan akses dan infrastruktur pendidikan.
Selain itu, mereka menuntut pemerataan digitalisasi pendidikan, penghentian komersialisasi pendidikan, serta evaluasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap membebani mahasiswa.
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengakhiri ketidakjelasan arah kurikulum akibat perubahan kebijakan yang terus-menerus, meningkatkan kesejahteraan guru secara konkret, serta merealisasikan pendidikan inklusif secara nyata.
Dalam tuntutannya, massa mendesak DPRD Sumut meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit sekolah-sekolah di bawah naungan Pemprov Sumut karena adanya dugaan penyalahgunaan dana BOS.
Mereka juga meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Sumut terkait dugaan lemahnya pengawasan terhadap konflik yayasan pendidikan.
Selain isu pendidikan, massa turut menyinggung kebebasan demokrasi dengan meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menjamin keamanan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta menghentikan praktik kriminalisasi terhadap jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
Menanggapi aspirasi tersebut, Fajri Akbar menilai pendidikan merupakan sektor penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, masukan dari mahasiswa menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Sumut dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta pengawasan penggunaan anggaran pendidikan agar tepat sasaran dan transparan.
Saat berunjuk rasa, peserta aksi membakar ban di depan Gedung DPRD Sumut dan sempat menggoyang pagar besi kantor dewan. Massa juga meminta bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Unjuk rasa berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian. Sejumlah personel tampak berjaga di sekitar lokasi guna menjaga keamanan dan mengantisipasi gangguan ketertiban selama aksi berlangsung.
Usai menyampaikan orasi, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib setelah aspirasi mereka diterima pihak DPRD Sumut melalui Kabag Humas M Soyfan (OM-10)
