DELISERDANG | Sedang hangat hangatnya tentang Perintah Presiden Prabowo untuk mengembalikan lagi lahan fungsi hutan yang digarap oleh mafia tanah, bahkan sampai membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), tetapiu masih saja terjadi perlawanan oleh kalangan ntertentu.
Kini terjadi lagi Jumat 11 Juli 2025 di Desa Regemuk Kecamatan Pantailabu Kabupaten Deliserdang, yaitu pemagaran tembok di jalan satu satunya akses menuju Pantai Remis yang dapat membantu perekonomian masyarakat lokal.
Sebelum terjadi pemagaran, Parman Ngasib memberikan surat pemberitahuan kepada masyarakat pedagang di Pantai Remis Desa Regemuk agar mengosongkan tidak berjualan di lokasi pantai tersebut, namun warga tidak mengindahkannya dan sempat terjadi keributan antara masyarakat dan para pekerja pemasangan tembok serta satpol PP akibat penutupan tersebut.
Masyarakat sangat marah dan meminta keadilan kepada presiden Prabowo agar cepat diusut terkait kepemilikan lahan yang notabennya masih areal lahan hutan mangrove
Kepala Desa Regemuk, Muliadi juga sudah empat kali menyurati dan memanggil orang yan gf mengaku sebagai pemilik lahan dengan luas tiga koma dua hektar atas nama Parman Ngasib warga Medan. Mereka diundang ke kantor desa untuk bermusyawarah dan menunjukkan surat surat kepemilikannya agar tidak timbul permasalahan di masyarakat.
Anehnya, lahan yang jelas jelas ada plang Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara bahwasan lokasi tersebut masih kawasan hutan mangrove terlihat terpasang plang PBG dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, tetapi bisa terbit surat Persetujuan Bangunan dan Gedung.
Masyarakat Regemuk berharap kepada aparat penegak hukum segera menelusuri perkara ini dan menindak tegas bagi orang yang terlibat perkara lahan tersebut.
“Dikhawatirkan kalau tidak serius maka timbul lagi mafia tanah baru dan pemagaran tanah hutan di pinggir pesisir khususnya di Kecamatan Pantailabu De;liserdang,” kata warga sekitar.
Repor : Bembeng
