LANGKAT | Komisi II DPRD Langkat menggelar rapat dengar pendapat bersama instansi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Langkat, Selasa (28/4/2026).
Pada rapat dengar pendapat (RDP) tersebut membahas penguatan sosialisasi Program Universal Health Coverage (UHC), yang dikeluhan banyak masyarakat.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Langkat, Sedarita Ginting, menegaskan RDP merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD kepada kinerja mitra kerja, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya, pemahaman masyarakat terkait UHC masih belum merata.
“RDP ini untuk menyamakan persepsi terkait program UHC. Kami masih menerima keluhan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi agar informasi yang diterima masyarakat benar dan utuh,” ujar Sedarita.
Sementara, Wakil Ketua Komisi II, Juriah, turut menyoroti minimnya sosialisasi UHC di sejumlah wilayah dan meminta penjelasan upaya edukasi yang telah dilakukan pihak puskesmas.
Selain itu, Samsul Rizal juga menekankan pentingnya pemahaman petugas kesehatan terhadap regulasi UHC guna menghindari kebingungan di masyarakat, serta mendorong evaluasi pelayanan di beberapa puskesmas.
Dalam RDP pembahasan UHC, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat melaporkan capaian UHC telah mencapai 99,91 persen dengan keaktifan peserta 80,18% pada akhir triwulan 1 tahun 2026.
“Untuk anggaran yang baru tersedia di R APBD 2026 sebesar 41,13 milyar, sementara sisanya akan diusulkan dalam perubahan anggaran,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, BPJS Kesehatan turut mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran agar program UHC tetap berkelanjutan dan menjadi UHC prioritas.
Sementara, Dinas Sosial menjelaskan terdapat sekitar 422 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBN, dengan mekanisme pengusulan peserta baru.
Dimana pegusualan dapat dilakukan setiap bulan melalui Sistem Informasi kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) desa dan kelurahan bagi masyarakat yang desil 1 hingga 5 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Komisi II DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mendorong sosialisasi UHC yang lebih masif demi kesejahteraan masyarakat. (OD-20)
