“Setelah kita lihat rancangan awal ini, belum kita temukan titik beda antara Pemprovsu yang sebelumnya dan yang baru. Lompatan menuju visi Sumut Bermartabat belum nampak. Kita berikan banyak masukan kepada mereka dan tambahan yang akan dimasukkan ke rancangan sebenarnya,” ungkap Qadri.
Menurutnya, banyak program strategis nasional yang tidak ditindaklanji Pemprovsu dalam rancangan awal RPJDM tersebut, seperti pengelolaan Danau Toba yang menjadi objek wisata strategis nasional. “Danau Toba memang program nasional, tapi di bawah itu, Pemprovsu dan Pemkab harus menindaklanjuti. Misalnya pemerintah pusat membangun bandara, tugas daerah meneruskan dengan bersinergi. Tidak boleh RPJMD lari dari RPJMN,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya meminta penyempurnaan RPJMD tersebut dengan menuangkan 14 poin dalam laporan yang diserahkan. Menurutnya, meski sudah disepakati, RPJDM awal tersebut masih boleh dibongkat. Lompatan-lompatan strategis untuk mewujudkan Sumut Bermartabat harus tampak. RPJMD tersebut harus sudah disahkan paling lama Maret 2019
“Contoh lainnya, target pendidikan menurut kami masih rendah. Masih kita lihat banyak kecamatan yang belum ada SMK. Kita ingin ini tuntas dua tahun ke depan, satu kecamatan satu SMK. Dalam RPJMD itu, harus tampak Sumut pada 2025 seperti apa. Kita akan rasionalkan target-targetnya,” tambahnya. Or-06
