Paripurna DPRD Karo, Fraksi Golkar dan PDIP Sarankan Pengelolaan Sampah Ditingkatkan

oleh -87 views
Suasana sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Karo atas nota pengantar eksekutif

TANAH KARO – Gelar paripurna dewan, dua fraksi di DPRD Karo (Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP) melalui pemandangan umum fraksi singgung soal pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum serta pemberian nomor bangunan dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan sampah.

Rapat paripurna yang diikuti 28 anggota dewan, dipimpin langsung Ketua DPRD Karo Iriani br Tarigan didampingi kedua wakilnya Sadarta Bukit dan Dafit Sitepu digelar di ruang paripurna dewan, Senin (13/7/2020) turut dihadiri para pejabat dan ASN di jajaran Pemkab Karo dan sejumlah undangan lainnya.

Mengawali pemandangan umum, Ketua fraksi PDIP Pujiati Ginting menyebutkan, Fraksi PDIP mengatakan dari nota pengantar Bupati Karo atas penyampaian Ranperda tentang pedoman tentang pemberian nama jalan dan fasilitas umum serta pemberian nomor bangunan dan Ranperda tentang pengelolaan sampah yang sudah disampaikan 23 Desember 2019 lalu, dikesempatan ini kami menyarankan supaya 1.Diadakan pengangkutan sampah di tiap desa menuju TPA, terdekat dan diberikannya wewenang kepada kecamatan dalam pengelolaan sampah. 2. Segera mensosialisasikan kepada masyarakat jika Ranperda ini sudah disahkan menjadi Perda.

Baca juga : Percepat Penanganan Covid-19 di Karo, Stafsus BUMN Tawarkan Sampel Swab Kirim Ke RS Pelindo I

“Begitu juga mengenani Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah, guna mengurangi beban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Karo dengan tekhnologi terbaik dan ramah lingkungan di fasilitasi pengelolaan sampah antara Fasilitas Pengelolaan Sampah Akhir (FPSA) dan terobosan apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Karo,” ujarnya.

Selanjutnya pemandangan umum Fraksi Golkar yang disampaikan Jun A Bangun menyarankan kepada eksekutif supaya dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum diinventarisasikan dan hasilnya disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

“Begitu juga pemberian nomor bangunan dan Ranperda tentang pengelolaan sampah supaya pihak melakukan pengkajian dan inventarisasi. Menyangkut mengenai Perda Sampah diharapkan kebersihan di Tanah Karo akan lebih bersih dari sebelumnya dan pendapatan asli daerahpun melalui retribusi sampah diharapkan akan semakin meningkat dari sebelumnya,” ujar Jun A Bangun.

Usai pemandangan umum fraksi yang disampaikan masing-masing Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Karo sidang paripurna diundur dan jawaban eksekutif (pemerintah) atas pemandangan umum fraksi-fraksi didewan akan disampaikan di paripurna selanjutnya.

Reporter : Daniel Manik