Seorang Tersangka Relokasi Pengungsi Erupsi Sinabung Tahap II Cuma Tamat SD

Dokumen Kejari Karo : Petugas memeriksa para tersangka

MEDAN | Tim penyidik Kejaksaan Negeri Karo menetapkan 3 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan rumah tinggal relokasi mandiri pengungsi bencana erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Senin (19/2/2024).

Menariknya, Pelin Sembiring (56) salah satu di antara tiga tersangka rupanya hanya tamatan sekolah dasar (SD). Sementara, tersangka Susanti Ginting (47) tamatan SMA dan tersangka Susanto Ginting (38) lulusan sarjana pendidikan dan 58 saksi telah diperiksa penyidik. Ketiga tersangka warga biasa namun pihak pengawas dan pelaksana awal belum tersentuh.

Kasus ini bermula tahun 2015 lalu, saat Pemerintah Kabupaten Karo mendapat kucuran bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Sinabung tahap II sebesar Rp190.674.100.000.

Anggaran sebesar Rp190,6 miliar dikucurkan bagi 1.683 kepala keluarga (KK) pengungsi erupsi dan masing – masing menerima Rp59.400.000, untuk bantuan dana rumah dan bantuan dana lahan pertanian sebesar Rp50.600.000.

Sesuai petunjuk teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo merupakan pihak yang melakukan transfer ke masing-masing rekening Kelompok Petani/Pemukim (KPP) termasuk Kelompok Petani atau Pemukim Desa Guru Kinayan.

Lantaran pembangunan relokasi tahap II bersifat mandiri, lalu warga desa Guru Kinayan melakukan rapat pembentukan Aron Pembangunan (AP) yang terdiri dari Perjuangan, Melias Metami, Mejuah-Juah, Seri Kerina, Sejati, Gula Tualah, Sinabung, Ersinalsal, Bre Ribuna, La Perkisat, Pulu Badiken.

Peralihan Pelaksana

Namun sebelum KPP menyalurkan dana ke Aron Pembangunan (AP), Susanti Ginting bertemu Kepala Desa Guru Kinayan, Pelin Sembiring di Kantor Hendri Pelawi dan Pelin Sembiring meminta Susanti Ginting mengalihkan lahan di Gang Garuda Desa Ketaren untuk pembangunan rumah subsidi menjadi rumah pengungsi warga Desa Guru Kinayan karena bakal dipindahkan dari Desa Kuta Mbelin Kecamatan Tiga Panah.

Alhasil, Susanti Ginting akhirnya tergiur permintaan Pelin Sembiring meski sebatas penyedia lahan. Namun berikutnya malah tak berdaya lantaran bujuk rayu Pelin Sembiring agar Susanti Ginting menjadi pelaksana pembangunan rumah pengungsi.

Komisi Proyek

Tepatnya 22 Juni 2017 di Kantor Swara Cabang Kabanjahe, Jalan Jamin Ginting No 87 Kabanjahe, rapat pertemuan peralihan lokasi dan pelaksana disepakati Susanti membayar kerugian Hendri Pelawi selaku pelaksana awal sebesar Rp 400.000.000, termasuk komisi Pelin Sembiring Rp 3.400.000./kapling dan Susanto Rp 2.500.000./kapling.

Dan pertemuan itu turut dihadiri Hendri Pelita Pelawi, Susanti Ginting, Susanto Ginting, Markopolo PT. Prakarsa Tiga Simbolon, Erwin, S, Paro Sanjaya Sinukaban, Putri Handayani, Iyan P. Sinuraya, Dedi Sitepu, Darma Riyanto, Enzelina Marbun, Miswana Sitepu dan Nathanael SP.

“Terjadinya bagi – bagi uang inilah sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan rumah tidak selesai dan Aron Pembangunan (AP) tidak dapat mempertanggungjawabkan Bantuan Dana Rumah (BDR)”kata Kasi Intel Kejari Karo Ika Lius Nardo dalam keterangan Pers Nomor.PR-01/ L.219/Dti.3/02/2024, Senin(19/2/2024).

Ika Lius Nardo menuturkan petunjuk teknis Hal-30 menyebutkan Aron Pembangunan (AP) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban akhir (LPJ) yang dilampiri berita acara pemeriksaan pekerjaan fisik 100 %.

Berdasarkan BPKP Sumut ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp 3.415.686.031,05, atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah tinggal relokasi mandiri Bantuan Dana Rumah (BDR) pengungsi bencana erupsi Gunung Sinabung Desa Guru Kinayan di Gang Garuda Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe.

“Ke tiga tersangka langsung ditahan di Rutan Kelas IIB Kabanjahe selama 20 hari kedepan, terhitung 19 Februari 2024 s/d 09 Maret 2024″terangnya

Selanjutnya ketiga disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidair:  Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter, Toni Hutagalung.